Layanan Kesehatan Bermasalah, DPRD Balangan Ancam Bentuk Pansus Klaim BPJS dan Obat Kosong

Balangan, Tirai Kota. – Masalah serius melanda fasilitas kesehatan di Kabupaten Balangan. Tak hanya obat-obatan yang sempat kosong, klaim BPJS Kesehatan di beberapa Puskesmas pun mandek hingga ratusan juta rupiah.

Persoalan ini memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Balangan, Senin (10/8/2026), yang menghadirkan Dinas Kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Barabai, RSUD Datu Kandang Haji, serta seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Balangan.

Dari informasi yang dihimpun, klaim BPJS di sejunmlah Puskesmas macet ratusan juta rupiah. Data di lapangan menunjukkan dampak masalah administrasi ini tidak main-main, Puskesmas Awayan klaim BPJS yang tertahan mencapai lebih dari Rp100 juta.

Adapun Puskesmas yang mengalami kendala dalam klaim BPJS adalah tiga Puskesmas rawat inap di Kecamatan Awayan, Batumandi, Lampihong. Total klaim macet diperkirakan menembus Rp300 juta.

Kepala Puskesmas Awayan, dr. Whimpy, mengaku khawatir jika masalah ini berujung pada skema pengembalian dana, sebab hal itu akan sangat memberatkan APBD.

Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, Nancy Agitha, menjelaskan pihaknya sudah memberi kelonggaran lewat penandatanganan surat pernyataan agar klaim tetap bisa cair. Namun, Puskesmas harus siap mengembalikan dana jika nantinya ditemukan temuan oleh auditor eksternal seperti BPK atau BPKP.

Pimpinan RDP sekaligus Wakil Ketua I DPRD Balangan, M. Rizkan, menyayangkan rumitnya birokrasi yang justru mengancam pelayanan warga. Dirinya menegaskan, pasien tidak boleh dirugikan.

"Persoalan administrasi jangan sampai mengorbankan masyarakat. Kalau tidak bisa melayani atau klaim BPJS, untuk apa kerja sama ditandatangani dari awal?" tegas Rizkan.

Terkait ketersediaan obat, Dinas Kesehatan Balangan mengklaim pasokan obat sudah mulai didistribusikan ke Puskesmas-Puskesmas begitu nota bon diterima.

Meski begitu, DPRD Balangan menegaskan masalah ini tidak boleh selesai hanya di atas kertas. Jika klaim BPJS dan krisis obat tak kunjung tuntas, DPRD siap mendorong Pemkab Balangan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pelayanan Kesehatan untuk membongkar akar masalahnya secara menyeluruh. (*)