Bahas LKPJ 2025 Komisi I Soroti Kinerja dan Pelayanan Publik

Balangan, Tirai Kota. -  Gelar Rapat Kerja bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Komisi II DPRD Balangan bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Satu rangkaian dengan kegiatan Komisi II DPRD Balangan, rapat pembahasan LKPJ ini juga dilaksakan dua hari pada 20 dan 21 April 2026. Berlangsung di ruang Paripurna DPRD Balangan dihadiri jajaran anggota Komisi I DPRD Balangan serta perwakilan dari SKPD mitra kerja.

Senada dengan Komisi II, agenda utama pembahasan Komisi I dengan SKPD adalah mengevaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, khususnya pada SKPD Sekretariat DPRD, Bidang Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah, Kesbangpol, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Kecamatan SE Kabupaten Balangan.

Sejumlah aspek penting, seperti efektivitas pelayanan kepada masyarakat, kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), serta realisasi program kerja yang telah direncanakan menjadi sorotan Komisi I. Juga Komisi I DPRD Balangan  juga meminta penjelasan secara detail tentang kendala yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan program.

“Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujar Syahbuddin salah satu anggota Komisi I

Dilain pihak, perwakilan SKPD satu persatu menyampaikan paparan terkait capaian kinerja masing-masing, termasuk realisasi anggaran dan program prioritas masing-masing SKPD.

Sejumlah perwakilan SKPD tak menampik adanya kendala dilapangan saat menjalankan program. Namun komitmen kuat dari setiap SKPD dilontarkan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di tahun berikutnya.

Rapat pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Hasil dari rapat tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)