- oleh AlFahri
- 30 Januari 2025
Tim penyidik Kejaksaan Negeri Balangan sedang memeriksa berkas-berkas saat menggeledah sejumlah kantor di Kabupaten Balangan.
Balangan, Tirai Kota, - Lengkapi alat bukti, Selasa (11/11/2025) Kejaksaan Negeri (Kejari) Balangan Provinsi Kalimantan Selatan gruduk sejumlah kantor di wilayah Pemkab Balangan.
Ada 3 tempat yang di gruduk tim Penyidik Kejari Balangan, diantaranya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Balangan, Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabupaten Balangan, serta rumah pribadi milik salah seorang mantan anggota legislatif di Kabupaten Balangan berinisial R.
Bukan tanpa alasan, kedatangan tim Penyidik Kejari Balangan ini untuk menambah alat bukti dalam, perkara yang tengah diusutnya.
Perkara ini terkait dugaan tindak pidana korupsi terkait program Pokok Pikiran (Pokir) yang direalisasikan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Balangan.
Pengusutan ini terfokus pada proyek pembangunan gedung olahraga berupa lapangan futsal di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, yang termasuk dalam tahun anggaran 2021 hingga 2023.
Ketiga tempat yang didatangi ini, dilakukan penggeledahan. Yang mana penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRINT-01/O.3.22/Fd.1/11/2025.
Kepala Kejari Balangan, I Wayan Oja Miasta, S.H., M.H., menyatakan bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh pihaknya, ditemukan sejumlah barang bukti yang kuat dugaan berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Setelah ini lanjut Kajari, pihaknya akan segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaan ke Pengadilan Negeri Paringin untuk proses hukum lebih lanjut.
"Kami serius dalam menangani kasus ini. Penggeledahan ini adalah langkah awal untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung futsal ini," ujar I Wayan Oja Miasta kepada awak media.
Ditegaskannya, kasus ini menjadi atensi publik yang hangat diperbincangkan. Dikarenakan pembangunan fasilitas olahraga untuk publik dengan nominal yang cukup besar dari anggaran daerah tidak terealisasi sesuai target. (tk/alf)