Soroti Tekanan Fiskal dan Penurunan PAD, Fraksi DPRD Balangan Minta Pemkab Tepat Sasaran Kelola Anggaran 2027

Balangan, Tirai Kota. — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).

Agenda utama sidang paripurna ini adalah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Balangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Azhari hadir membacakan laporan pemandangan umum gabungan fraksi-fraksi di hadapan pimpinan DPRD, perwakilan Pemkab Balangan, serta unsur Forkopimda.

Secara umum, seluruh fraksi—meliputi Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera—memberikan apresiasi serta menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya bersama eksekutif. Meski demikian, dewan memberikan sejumlah catatan krusial terkait tekanan fiskal daerah.

Adapun beberapa sorotan utama Fraksi DPRD Balangan diantaranya sebagai berikut.

Tekanan Fiskal & Ketergantungan Sektor Tambang, Dewan mencermati adanya keterbatasan ruang fiskal akibat penurunan pendapatan transfer pemerintah pusat serta proyeksi penurunan produksi dan devisa sektor pertambangan (seperti Adaro).

Fraksi NasDem dan PAN mendorong pemerintah daerah segera melakukan diversifikasi ekonomi agar APBD tidak melulu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) tambang.

Peningkatan dan Efisiensi PAD, Fraksi Demokrasi Maju dan PPP menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penurunan belanja daerah yang mencapai Rp618,07 miliar. Pemkab Balangan diminta melakukan langkah strategis melalui intensifikasi pajak, retribusi, serta optimalisasi kinerja BUMD.

Perhatian Khusus Belanja Tidak Terduga (BTT), Fraksi PAN memberikan catatan khusus mengenai kenaikan alokasi Belanja Tidak Terduga yang melonjak drastis dari Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar. Dewan meminta agar skema, mekanisme penggunaan, serta pengawasan BTT diperjelas agar tepat sasaran bagi kondisi darurat.

Perlindungan Layanan Dasar Masyarakat, Seluruh fraksi sepakat menegaskan bahwa efisiensi birokrasi dan penurunan kapasitas fiskal daerah tidak boleh sampai mengorbankan kualitas pelayanan publik dan program pembangunan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan warga.

”Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” tutup Wahyudi. (alf)